Paradigma Baru Pembangunan Bogor

Oleh: H. Tb Soenmandjaja Rukmandis
Calon Bupati Bogor Periode 2008-2013

Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi empiris Kabupaten Bogor secara komprehensif, bisa kita saksikan dan rasakan bersama betapa berat tantangan pembangunan Kabupaten Bogor saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan permasalahan yang sedemikian kompleks, adalah ironis jika perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor tidak mengalami perbaikan dengan melibatkan partisipasi semua stakeholder pembangunan di Kabupaten Bogor. Ada sejumlah catatan yang perlu kami kemukakan terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor saat ini dan masa yang akan datang.
Pertama, Paradigma pembangunan tidak lagi sekedar membangun jaringan infrastruktur perkotaan/pedesaan, melainkan juga membangun kemitraan, partisipasi masyarakat, dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini, pembangunan berfokus pada empat hal; memperbaiki kualitas hidup penduduk (livability), meningkatkan daya saing (competitiveness), memperbaiki kualitas aparatur dan manajemen pemerintah (good governance and management), dan meningkatkan kapasitas fiskal (bankability).
Kedua, reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan kuat adalah modal dasar paling penting bagi pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Birokrasi berperan sebagai katalisator yang mengarahkan jalannya pembangunan. Sehingga birokrasi memegang peran kunci dalam kepuasan masyarakat sekaligus daya saing ekonomi. Selain itu perlu dibangun kemitraan yang harmonis dan dinamis antara eksekutif dengan seluruh stakeholder terutama lembaga DPRD.
Sementara itu untuk lebih menajamkan fungsi pelayanan publik serta memperkuat proses penyerapan aspirasi langsung dari masyarakat Kabupaten Bogor, kami akan melakukan sejumlah terobosan antara lain menyelenggarakan Mobile Government (Pemerintahan Bergerak) dalam rangka jaring aspirasi masyarakat dan aksi cepat tanggap memberikan alternatif solusi yang implementatif.
Ketiga, aliansi regional dan peningkatan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur. Dengan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah di satu sisi dan semakin meningkatnya kebutuhan investasi dalam infrastruktur menjadikan kemitraan antara Pemda dan swasta sesuatu yang niscaya.
Keempat, Pembangunan sosial yang lebih luas dalam upaya memperbaiki kualitas hidup manusia yang bermuara pada peningkatan produktivitas kerja. Hal itu pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi. Pembangunan sosial juga penting untuk menciptakan harmoni yang bisa mencegah munculnya konflik sosial-politik yang seringkali disulut oleh faktor kesenjangan standar hidup. Guncangan sosial bukan saja melahirkan luka sosial namun juga berdampak negatif bagi pembangunan.
Kelima, koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi serta pemerintah daerah yang beririsan. Koordinasi, terlebih di era desentralisasi, sangat penting terutama kesatuan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan. Interdependensi yang sinergi, beradab, bermartabat, serta yang kuat antardaerah terutama dalam konteks regional Jabodetabek, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Purwakarta serta Provinsi Banten .
Secara umum rencana pembangunan Kabupaten Bogor selama ini memiliki visi yang sudah baik bahkan ideal. Oleh karena itu perlu tercipta kesinambungan pebangunan dengan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik serta merampungkan sejumlah Raperda yang masih tertunda.
Perlu juga ditekankan Pembangunan yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan. Sementara iu di beberapa kawasan perlu dilakukan penataan dan perbaikan lingkungan hidup untuk menciptakan kawasan yang lebih sehat.

*) Disampaikan dalam pengantar penyampaian visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di depan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bogor