Peningkatan IPM Bogor Dinilai Lamban

Berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bogor Agus Utara Effendi, Senin (23/6) DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat LKPJ di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil rapat tersebut salah satu hal yang mencolok menjadi pembahasan yakni mengenai indikator indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bogor selama periode 2003-2007. Berdasarkan rencana strategis (renstra), angka IPM Kabupaten Bogor mengalami penurunan dari yang ditargetkan. Realisasi 2003 hanya 67,81 poin kemudian meningkat 70,18 point. Sementara ditargetkan IPM 2008 bisa tercapai 73,82 point atau selisih 3,64 point. Dengan demikian kenaikan IPM Kabupaten Bogor selama 2003-2007 rata-rata 0,59 point pertahunnya. Anggota panmus Arif Munandar menuturkan berdasarkan klasifikasi dari UNDP, daerah yang IPMnya rata-rata dibawah 1,5 point pertahun dikategorikan dalam tingkat pertumbuhan yang lamban. Tentu kondisi ini, kata Arif, sesungguhnya berawal dari terlalu optimisnya Porpinsi Jawa Barat dalam menetapkan target pencapaian IPM sebesar 80 point pada 2010. "Ketidaktercapaian ini tentu akan menjadi PR pansus untuk meminta pertanggungjawaban bupati mengenai permasalah apa saja yang mengakibatkan IPM tidak tercapai. Sebab itu bisa menjadi bahan kajian kedepannya atau PR untuk Bupati terpilih periode mendatang," jelas Arif. Selain IPM, masalah berkaitan dengan kondisi perekonomian menurut indikator PDRB memang melampaui target, tapi pada kesempatanyang sama jumlah pengangguran meningkat. Jumlah pengangguran 2003 mencapai 280.834, sedangkan 2007 sebesar 459.167. "Tentu ini juga akan menjadi bahan kajian," ujarnya. Sementara di bidang pendidikan usia lama sekolah 2003 rata-rata mencapai 6,18 tahun, sedangkan 2007 meningkat menjadi 7,11 tahun. Berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Bogor baru tamat SD dan belum mencapai rata-rata wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. "Tentu masalah pendidikan ini juga menjadi sorotan dan akan menjadi bahan kajian, sebab ini untuk memancing meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor," paparnya. Dengan kondisi ini, kata dia, tentu pansus kana meminta bantuan badan eksekutif untuk mencari masalah apa yang terjadi pada lima tahun kepemimpinan Bupati saat ini. Ini pula yang akan menjadi evaluasi untuk pemerintah yang akan datang. (radarbogor)