Senin, 11 Februari 2008
Nanggung - Sebelumnya di hadapan jamaah Majelis Taklim Darussalam, Nanggung, Bogor, Kang Sunman secara tegas mendukung pembentukan Kabupaten Bogor Barat sebagai upaya menyejahterakan masyarakat Bogor Barat. Sunmanjaya meminta masyarakat mewaspadai kelompok oportunis yang menjadikan pembentukan Bogor Barat sebagai agenda kaum elit.
“Pembentukan Kabupaten Bogor adalah agenda kaum alit, rakyat kecil untuk memberdayakan dirinya, bukan agenda kaum elit yang mengejar kekuasaan semata,” tegas Kang Sunman.
Dalam kesempatan itu Pimpinan MT Darussalam, KH Yahya Zakaria meminta Kang Sunman berteguh hati dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan tetap rendah hati serta peduli terhadap persoalan rakyat kecil. KH Yahya juga menyambut baik tekad Kang Sunman untuk memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji yang selama ini kurang dipedulikan.
“Kami juga prihatin dengan kondisi infrastruktur baik jalan, gedung sekolah, maupun sarana kesehatan di Bogor Barat yang hingga saat ini masih memprihatinkan,” ujar KH Yahya. Sebagai contoh, masyarakat Bogor Barat harus ke Ciawi atau Ke Cibinong jika harus dirawat di rumah sakit.
"Ini menyakitkan bagi kami masyarakat Bogor Barat," ujarnya. Oleh karena itu Ia meminta Kang Sunman memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil di Bogor Barat yang sudah bosan dengan janji-janji dari kalangan elit. (SL)
2/12/2008
Kang Sunman Dukung Kabupaten Bogor Barat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
4 komentar:
Kang, kalao tidak jadi bupati ati-ati, jadi wakil kadang dikadalin, contohnya kang ada berita :
Ketika Mastur Taher Merasa Sama dengan Fahri dalam AAC
Merasa Difitnah Ingin Menjatuhkan Ansar Ahmad
Wakil Bupati Kabupaten Bintan Mastur Taher mengakui tak pernah dilibatkan dalam kebijakan strategis di Kabupaten Bintan. Dia juga sudah pecah kongsi dengan Bupati Ansar Ahmad sejak enam bulan mereka dilantik DPRD Bintan pertengahan 2005. Apakah benar Mastur ingin merebut kekuasaan dari tangan Ansar?
Robby Patria, Tanjungpinang
Suasana Sabtu (19/4) malam di langit Kota Tanjungpinang dihiasi dengan kilauan bintang. Hotel Melia
Tanjungpinang terlihat ramai karena ada pertemuan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tanjungpinang. Jarum pendek jam di dinding Hotel Melia menujukkan pukul 22.00 WIB. Ketika Saya memasuk lobi hotel, sosok lelaki berkulit hitam dengan tinggi 162 centimeter menggunakan pakaian koko warna cream, dipadu celana kain hitam dan menggunakan sendal datang menjumpai Saya.
Wajahnya terlihat tegang. Rambutnya acak-acakan. Dari penampilannya, terlihat bukanlah seorang pajabat. Tapi kesedehanaan itu memang terus menghiasi dikala menjadi anggota DPRD Kepri dari Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) sampai menjadi Wakil Bupati Bintan.
Ya, dialah Mastur Taher yang saat ini sedang menjadi buah perbicangan baik itu kalangan politisi, birokrat, sampai kalangan buruh di Kepri bahkan Nasional.
Yang menjadi pertanyaan, sampai sejauh mana Mastur tidak terlibat dalam berbagai aksi dan pembebasan hutan lindung di Kawasan Bintan Buyu.
Dengan ramah, Mastur mempersilakan Batam Pos untuk duduk di meja bundar di lobi hotel Melia. Ada enam kursi di meja itu.
" Mau minum ape? Tanya Mastur. "Minta air putih aje pak," kata saya kepada Mastur. Kemudian dia memanggil pelayan hotel untuk memesan minuman air mineral merek Aqua. " Mau tahu goreng gak? Tanya Mastur lagi? "Saya hanya menolak dengan mengatakan, " Sudah makan tadi Pak."
Mastur sengaja meninggalkan pertemuan dengan kader PKS yang serius tengah mempelajari taktik strategis memenangkan pemilu. Kader yang ikut dalam pelatihan tersebut memang kader terbaik PKS dan sudah lama berkecimpung di PKS. Mastur ingin menjelaskan masalah yang dia hadapi sebenarnya dan meluruskan opini yang berkembang saat ini.
Mastur mulai bercerita dari, hari Jumat (18/4), Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bintan menggelar demo agar Sekretaris Daerah Bintan Azirwan yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan suap anggota Komisi IV-DPR-RI Al Amin Nasution membeberkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pihak yang terlibat. Ya, intinya dalam aksi tersebut PP meminta Azirwan membeberkan dugaan keterlibatan Bupati Bintan Ansar Ahmad sebagai atasan Azirwan. Yang menambah berat, dan menjadi buah pikir Mastur adalah ajudannya sebagai Ketua PP Bintan aktif menggerakkan aksi tersebut. Seolah-olah, aksi pernyataan sikap tersebut diseting oleh Mastur Taher. Belum lagi ulah anggota
Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Jalaludin mengakui adanya titipan dari Pemkab Bintan sebesar Rp30 saat melakukan kunjungan kerja ke Bintan Januari 2008 yang lalu. Bertambah sudah beban Mastur Taher. Seolah-olah, PKS melakukan gerakan politik tertentu untuk menjatuhkan Ansar dan mendudukkan Mastur Bupati Bintan, jika Ansar terlibat dalam kasus pembebasan Hutan Lindung seluas 6 ribu hektar itu. Mastur mengatakan dirinya semakin tertekan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tak pernah terpikirikan sebelumnya jika jabatan wakil bupati mebuat dia tertekan seperti sekarang ini.
Banyak pihak menggaitkan ulah Fraksi PKS di DPR mengembalikan uang ke KPK adalah bagian dari rencana PKS untuk mendudukan Mastur sebagai Bupati Bintan. Ditambah lagi dengan sikap ajudan Mastur Alek yang melakukan aksi demo di bawah bendera Pemuda Pancasila (PP) yang meminta Azirwan membeberkan semua pihak yang terlibat.
Menurut Mastur, opini masyarakat sudah menjurus kearah sana. " Padahal, tak pernah ada niat saya untuk menjadi Bupati. Jika saya ditinggal dan menjadi ban bocor saat ini, mungkin ini sudah menjadi nasib saya. Kendati demikian, saya tak akan menggunakan cara tak terhormat untuk menjatuhkan Ansar," ungkap Mastur dengan serius.
Menurutnya, selama menjadi wakil Bupati Bintan selama dua tahun, hanya enam bulan, dia diberikan peran sebagai wakil Bupati. Setelah enam bulan pertama sejak di lantik dua tahun lalu, peran Mastur yang tertera dalam kontrak politik dengan Ansar pupus.
Dia menyatakan, setelah enam bulan menjalani roda pemerintahan, Mastur banyak menghabiskan kagiatan pribadi dan parpol. Maklum acara pemerintahan semuanya dihandle oleh Ansar sebagai bupati.
" Saya jarang mewakili pemerintah untuk acara tertentu baik itu penyerahan uang bantuan atapun peresmian kegiatan pemerintah. Jika pun tak ada bupati, pasti yang mewakili kepala daerah Sekda ataupun Asisten. Sehingga banyak kegiatan pemerintah yang tak pernah koordinasi dengan saya," ujar Mastur. Padahal dalam kontrak politik bersama Ansar, Wakil Bupati berfungsi menjalankan tugas ke dalam. Sedangkan Bupati lebih berperan dalam mengurus masalah ke luar seperti urusan investasi. Sedangkan masalah perizinan dan hal lain di lakukan oleh wakil bupati. Kontrak politik tinggal kontrak. Mastur sudah sering kali menanyakan masalah tersebut ke Ansar maupun ke DPRD melalui Fraksi PKS. Tetapi, semuanya sia-sia.
Terima kasih.
Saya mengenal secara pribadi Mastur Taher tidak sebagai seorang Wakil Bupati, tapi lebih sebagai sosok da'i dan seniman...
Doa, nasiht, dan harapan Anda telah menjadi salah satu modal utama saya.
Jangan pernah bosan ya untuk saya.
Jaza kumullah wassalam.
saya setuju bogor barat pisah... soalnya bogor timur pasti lebih kaya dari sekarang... tapi kasian ma orang bogor barat dibodo2in sama politisi, liat aja sekelilingmu apa sih yang bisa diharapkan dari bogor barat, dari mana sumber PAD nya... emang 'potensi' bogor barat sangat banyak, tapi kan untuk merubah potensi menjadi kenyataan butuh biaya kang? eh tapi akang sih enak jadi bupati di bogor (ngga pake barat yah). buat orang bogor barat inget selama ini tuh anda disubsidi ma orang bogor timur n bogor tengah yang notabenenya, kegiatan industri, perdagangan, jasa, dll nya lebih maju...
sekali lagi saya kasian, masyarakat bogor barat dijadikan komoditas politik buat mengakomodir kepentingan segelintir dajjal... heehehe.
jangan percaya ma kajian2, itu sih bisa diolah, dan juga jangan kemakan sama dukungan, ya iyalah, orang gunung putri, citeureup, cibinong, cileungsi, pasti ngedukung orang tenjolaya, nanggung, cigudeg, tenjo pisah dari mereka, abis PADnya gunungputri cs yang bejibun abisnya sama orang tenjo cs.
kasiaaaan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membenarkan adanya pemekaran dan penggabungan suatu daerah sebagai wujud otonomi yang luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pro-kontra dalam hal pemekaran dan/atau penggabungan daerah adalah wujud kepedulian warga dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusionalnya dan demokrasi.
Adapun berkenaan dengan rencana pembentukan Kabupaten Bogor Barat, tentu sebagai aspirasi yang telah diserap dan ditindaklanjuti sehingga dibentuk panitia khusus di DPRD Kab Bogor, dan bahkan kini tengah bergulis di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Tentu saya tidak boleh apriori apalagi prejudis. Purba sangka, syak wa sangka, alias su-uzh zhan bukanlah perilaku yang disukai Agama.
Berilah kesempatan kepada para ahli dan pihak-pihak yang telah diamanahi untuk menjalankan perintah aspirasi rakyat. Kita yang tidak terlibat langsung hanya dapat mendoakan. memberikan masukan, dan melakukan pengawasan.
Tidak ada satupun di Bumi Pertiwi ini, daerah yang baru dimekarkan serta merta sanggup mandiri atau memisahkankan diri secara absolut dari daerah induknya.
Bukan tidak mungkin manfaat pemekaran baru akan dirasakan langsung oleh warganya setelah mencapai masa 10-15 tahun. Aksiomatika elitiknya, memang suatu hal yang niscaya. Elite itulah yang pertama kali akan mencicipi dan merasakan berat dan ringannya atas amanah dan jabatan yang mereka emban di daerah baru hasil pemekaran ...
Semoga seluruh niat baik, ikhtiar, dan partisipasi kita dicatat oleh Allah swt sebagi amal shalih dan karya imani.
Jaza kumullah wassalam.
Posting Komentar